Link 2 - Lintasbogornews

JAKARTA - Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka punya pandangan sendiri mengenai peringatan 22 Desember yang jatuh kemarin. Di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang secara umum memahaminya sebagai hari istimewa untuk lebih menghormati dan membahagiakan seorang ibu, Rieke mengingatkan peristiwa politik bersejarah yang melatarbelakanginya.

“Tak elok rasanya kalau penetapan peringatan sebuah tanggal dilepaskan dari peristiwa sejarah yang melatarbelakanginya,” kata Rieke di Jakarta, kemarin. Dia menyampaikan, setelah Sumpah Pemuda 1928, pada 22 -25 Desember 1928 digelar Kongres Perempuan Indonesia I di Jogjakarta. Kongres itu menghasilkan tiga tuntutan kepada pemerintah kolonial masa itu. Di antaranya penambahan sekolah untuk anak-anak perempuan dan syarat bagi pernikahan, diberikannya keterangan taklik (janji dan syarat-syarat perceraian).

Peristiwa yang terjadi pada 22 Desember itu dianggap sebagai tonggak terlibatnya perempuan dalam kancah politik Indonesia. “Makanya, Bung Karno menetapkan 22 Desember sebagai hari Kebangkitan Perempuan Indonesia dalam Politik,” tegasnya. Anggota Komisi IX DPR, itu menegaskan, dirinya bukan hendak mengecilkan arti peran seorang ibu dalam wilayah domestik. Namun keterlibatan perempuan dalam politik, imbuh Rieke, jelas dapat menentukan naiknya derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik.

“Jadi, seperti yang selalu saya katakan di setiap perayaan 22 Desember bahwa tanggal 22 Desember ini bukan hari ibu, tapi hari kebangkitan politik perempuan Indonesia. Karena di dalamnya ada sebuah gerakan bersama, kolektivitas untuk kepentingan bersama,” kata pemeran Oneng dalam sinetron “Bajaj Bajuri”, itu. Setiap 22 Desember, Rieke mengaku juga selalu mengenang dan mengirimkan doa kepada almarhumah ibu. Rieke merasa ibunya berjasa meletakkan pemikiran politis pada dirinya.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungannya untuk partisipasi kaum perempuan. Dia berpendapat, pergerakan dan partisipasi kaum perempuan masih diperlukan untuk bersama-sama memperbaiki kehidupan kaum perempuan, bahkan kehidupan bangsa. SBY mengaku pernah mendengar bahwa di era reformasi organisasiorganisasi perempuan yang dulu aktif di era sebelumnya tidak diperlukan lagi. ”Katanya sudah berubah dan berkembang zaman ini. Tentu saya tidak setuju,” tegasnya dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 di Balai Kartini, kemarin (22/12).

Sikap yang sama juga ditunjukkannya ketika ada yang mengatakan apa yang dilakukan LSM dan aktivis perempuan tidak diperlukan. ”Tanpa diskriminasi, semua penting dan harus berperan,” kata SBY. Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, puncak peringatan Hari Ibu itu juga dihadiri Wapres Boediono dan Herawati Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).

Di depan ratusan ibu yang memenuhi Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, SBY mengajak, kaum perempuan untuk aktif dalam gerakan hidup bersih dan menghidupkan semua komponen ekonomi. ”Konkretnya, saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat kita, ekonomi akar rumput,” ajaknya.

Dia mencontohkan, organisasi perempuan yang menggiatkan usaha kecil dan menengah, memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, kontribusi kaum perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. ”Saya harapkan kaum perempuan bisa berperan dalam program-program prorakyat penanggulangan kemiskinan,” kata SBY.

JAKARTA-Politisi gaek PDIP sekaliber Taufik Kiemas memang paling “jago” memainkan isu politik. Di tengah gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Bandung, suami Megawati Soekarnoputri itu melontarkan wacana mengenai kemungkinan koalisi PDIP-Golkar dalam Pilpres 2014.

Sebenarnya ini bukan kali pertama Taufik memunculkan opsi koalisi PDIP dengan Golkar. Menjelang Pilpres 2009 lalu, ia juga sudah melontarkannya. “Lebih baik koalisi, kan lebih aman pilpresnya. Kita berkomunikasi dengan Pak Ical (panggilan populer Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) untuk berkoalisi sebelum pilpres,” kata Taufik di gedung DPR, kemarin.

Wacana ini kembali diangkat Taufik bukannya tanpa alasan. Apalagi, Rakernas PDIP telah memutuskan bahwa capres dari PDIP menjadi kewenangan penuh Megawati. Sumber Jawa Pos (Grup Radar Bogor) menuturkan, usulan Taufik Kiemas ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap keputusan rakernas itu. Secara tidak langsung, Taufik hendak menyampaikan pesan kepada Megawati. Intinya, Megawati harus tetap mampu mengombinasikan aspirasi kader dan aspek rasionalitas dalam membuat keputusan penting itu.

Sebagaimana diketahui, Taufik memang mendorong supaya putrinya, Puan Maharani, diorbitkan sebagai penerus Megawati, baik di internal partai maupun dalam konteks kepemimpinan nasional. Namun, saat ditanya kemungkinan duet Ical-Puan atau Puan- Ical, Taufik tak mau berkomentar. “Wah, nggak berani saya jawab,” elak Taufik, lantas terkekeh. Memang gara-gara terkesan terlalu “vulgar” mendorong pencapresan Puan, kabarnya sempat terjadi perang dingin antara Taufik dan Megawati.

Taufik menegaskan, sejauh ini komunikasinya dengan Ical berjalan harmonis. “Bagus (komunikasi dengan Ical, red). Komunikasi sama semua orang bagus,” kata Ketua MPR itu. Sumber itu menyebut, pernyataan Taufik Kiemas juga terkait dengan salah satu rekomendasi rakernas mengenai Lapindo. Rekomendasi yang menjadi poin keempat itu mendesak pemerintah dan pihak Lapindo Brantas untuk segera menyelesaikan kasus Lapindo, dengan mengutamakan hak-hak para korban yang selama ini menderita berkepanjangan. “Statement Pak Taufik itu untuk menetralisir suasana tidak enak antara PDIP dengan Golkar. Pak Taufik memang paling bisa,” kata pria yang menolak namanya dikorankan itu.

JAKARTA-Menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK periode 200-2011 minus Busyro, lembaga antikorupsi tersebut menyampaikan capaian kinerja selama tahun 2011. Dalam masa kerja selama setahun tersebut, KPK berhasil menyelamatkan aset negara sebesar Rp152,9 triliun. Menurut Ketua KPK Busyro Muqoddas, jumlah tersebut merupakan rincian dari penyelamatan potensi kerugian negara akibat pengalihan hak Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp532.198.228.000.

“Dan penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp152.425.623.301.773,” jelas Busyro yang didampingi tiga Wakil Ketua KPK, Muhammad Jasin, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, di gedung KPK. Selain penyelamatan aset negara, lanjut Busyro, KPK juga berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara. Selama 2011, KPK berhasil mengamankan kerugian negara sebesar Rp134.655.993.776.

Jumlah yang berhasil diselamatkan tersebut langsung masuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari penanganan perkara tindak pidana korupsi yang telah disetorkan ke rekening kas negara/daerah. “Itu berasal dari uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang tindak pidana korupsi, dan ongkos perkara,” kata Busyro yang segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua KPK.

Sementara dari hasil penanganan gratifikasi, Wakil Ketua KPK Muhammad Jasin menuturkan, jumlah laporan gratifikasi yang diterima KPK selama setahun berjumlah 1.291 laporan. Dari ribuan laporan tersebut, sebanyak 121 laporan yang ditetapkan sebagai milik negara dengan nilai uang sejumlah Rp2.852.050.790 dan barang senilai Rp83.890.000 dan 249 Dollar Kanada.

“Sementara itu, sebanyak 50 laporan ditetapkan sebagai milik penerima yang terdiri dari uang Rp13.440.453.820, Rp2.817.194.000. Sisanya 37 laporan ditetapkan sebagiannya menjadi milik negara, 72 laporan dalam proses dan 1.011 laporan ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi perbaikan,” papar Jasin.

Soal penyerapan anggaran, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto memaparkan, hingga 12 Desember, anggaran yang telah direalisasikan baru sekitar setengah dari total anggaran KPK pada 2011. Dari anggaran sebesar Rp576.590.708.000 yang berasal dari APBN sebesar Rp540.847.708 dan hibah senilai Rp35.743.000.000, yang berhasil direalisasikan sejumlah Rp251.210.879.796. “Rinciannya, belanja pegawai Rp156.335.521.495, belanja barang Rp82.039.159.044 dan belanja modal Rp12.508.826.815,” paparnya.

JAKARTA-Wacana memunculkan wajah baru dalam pemilihan presiden 2014 mendatang, tampaknya, tidak mendapat dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menjabat sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat. SBY berpendapat, siapa saja berhak maju menjadi RI 1 asal memenuhi syarat perundangan dan memiliki kemampuan.

“Salah satu nilai dan ruh demokrasi adalah persamaan kesempatan, equality opportunity,” kata SBY dalam sarasehan peringatan satu dasawarsa Partai Demokrat 2011 di Jakarta International Expo, Kemayoran, tadi malam. Asal memenuhi syarat, mampu, dan siap, siapapun memiliki hak politik untuk maju dalam pilpres.

SBY mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum terkait dengan siapa calon yang akan diusung partai berlambang mercy itu dalam pilpres 2014. Hingga saat ini, kata dia, PD belum menentukan siapa jagonya untuk duduk sebagai presiden. “Pada saatnya nanti Partai Demokrat akan menentukan capres yang didukung,” katanya. Dia menuturkan, dirinya dan jajaran partai sering mendapat pertanyaan mengenai capres yang diusung PD pada 2014 nanti.

Misalnya, apakah akan berpasangan dengan kader partai lain atau mengajukan pasangan capres sendiri. Atau, apakah SBY akan meng-endorse salah satu capres. “Itu nanti,” kata SBY. Begitu juga dengan pertanyaan apakah Ani Yudhoyono akan nyapres atau PD akan mengusungnya. “Maka jawabannya, 100 persen tidak ada niat untuk itu,” ujar SBY yang disambut gemuruh tepuk tangan kader PD.

Dalam dua tahun menuju 2014, kata SBY, selain mendukung pemerintahan, tugas PD memersiapkan diri untuk keberhasilan pada tahun 2014. termasuk siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres. Menurut SBY, pada saatnya nanti, PD atau kandidat yang akan maju capres bisa mengukur kekuatannya masingmasing. “Ingat, untuk menjadi presiden bukan maunya kandidat, tapi maunya rakyat,” tegasnya.

Dalam arahannya tersebut, SBY juga menyinggung manuver yang banyak dilakukan menuju 2014. dia mengingatkan untuk menjaga hubungan baik dengan parpol lain. Alasannya, meski sering berkompetisi, namun nantinya juga memerlukan dukungan parpol lain. “Maksudnya, dukungan itu sangat penting untuk tahun 2014 sampai 2019,” tandasnya.

Dia menuturkan pengalamannya, banyak capaian jika ada dukungan dan kebersamaan. “Sebaliknya tugas makin berat, bila tidak ada dukungan dan kebersamaan,” sambungnya. Selain itu, SBY juga mengingatkan untuk melakukan introspeksi atas kritik dan harapan rakyat terhadap parpol. Kekuasaan yang ingin diperjuangkan parpol manapun, hendaknya menggunakan cara dan etika yang mendidik. “Jangan menggunakan cara-cara merusak dan tidak patut,” tegasnya.