Serbu Parlemen, Desak PM Kuwait Mundur

KUWAIT CITY – Suhu politik di Kuwait meningkat. Para petinggi negeri kaya minyak itu menghelat pertemuan darurat setelah demonstran anti pemerintah berhasil menerobos parlemen. Para pengunjuk rasa menuntut perdana menteri yang juga anggota keluarga penguasa Al Sabah untuk mundur. Media lokal melansir, de wan menteri memulai rapat darurat yang dipimpin oleh Emir (pemimpin tertinggi) Syekh Sabah Al Ahmad Al-Sabah, yang memegang kekuasaan tertinggi untuk membubarkan parlemen dan kabinet. Dalam politik pemerintahan Kuwait, tidak biasanya seorang emir memimpin rapat kabinet. Parlemen juga membatalkan jadwal rapat setelah aksi demonstrasi yang berlasngung Rabu malam waktu setempat (16/11). Aksi tersebut mengakibatkan kerusakan sejumlah ruang di gedung yang langsung berhadapan dengan laut tersebut.

Para demonstran dibantu sejumlah anggota parlemen oposisi yang berjuang melengserkan Perdana Menteri Syekh Nasser Mohammad Al Ahmad Al Sabah beberapa tahun lalu. Aksi demonstrasi tersebut digerakkan kelompok oposisi untuk memprotes pemerintah yang dituduh sudah melanggar konstitusi. Demo berubah menjadi bentrokan dengan polisi yang menggunakan tongkat untuk membubarkan massa. Setidaknya lima orang terluka karena bentrokan tersebut. Anggota parlemen oposisi Daifallah Buramia melalui sebuah pernyataan tertulis mengatakan, blok oposisi juga akan bertemu untuk merespons situasi ter akhir di Kuwait. Sementara itu, anggota parlemen pro pemerintah mengecam keras aksi oposisi tersebut. Anggota parlemen Faisal Al Duwaisan menggambarkan aksi tersebut sebagai perlawanan terhadap kekuasaan emir dan mengarah kepada kudeta.

Namun, anggota parlemen oposisi lainnya, Mubarak Al Waalan, menegaskan bahwa yang dilakukan aktivis pemuda merupakan hak asasi warga negara di tengah maraknya korupsi dan pelanggaran terhadap konstitusi negara. Anggota parlemen oposisi telah menggalang dukungan agar Perdana Menteri Syekh Nasser Al Mohammad Al Sabah diperiksa terkait dengan klaim bahwa sejumlah pejabat pemerintah telah, secara ilegal, mentransfer uang ke beberapa rekening di luar negeri. Bulan lalu menteri luar negeri Kuwait meng undurkan diri setelah skandal tersebut berkembang. Anggota parlemen pro pemerintah juga menggalang dukungan guna membatalkan upaya pemeriksaan tersebut.

Namun, kelompok oposisi mengajukan mosi lain untuk mendesak pembahasan kembali kasus tersebut akhir bulan ini. Insiden terakhir merupakan kekerasan politik pertama di negara Teluk tersebut sejak Desember tahun lalu, saat pasukan elite menyerang demonstran dan anggota parlemen oposisi di dalam demonstrasi publik. Ketegangan politik mulai terbangun tiga bulan terakhir, setelah muncul dugaan bahwa 16 di antara 50 anggota parlemen menerima suap sekitar USD 350 juta untuk suara mereka di parlemen.

Aparat hukum telah membuka penyelidikan terhadap kasus tersebut setelah sejumlah bank lokal mengungkap rekening milik anggota parlemen yang dicurigai menerima uang ilegal. Sejumlah anggota parlemen oposisi mengaitkan pemerintah dengan tuduhan suap dan menuduh perdana menteri 71 tahun tersebut, keponakan emir, mentransfer uang rakyat ke dalam rekening pribadi di luar negeri. Namun, tuduhan tersebut dibantah oleh keluarga Al Sabah.