Empat Skala Prioritas tak Berjalan Pengamat : Walikota Harus Mengevaluasi

BOGOR–Sejumlah kalangan kembali mempertanyakan empat skala prioritas yang ditetapkan Pemkot Bogor. Akademisi Univesitas Pakuan (Unpak), Bintatar Sinaga menilai, empat skala tersebut belum berjalan dengan baik. Termasuk, fungsi pengawasan dari dewan selaku lembaga legislatif yang cenderung lemah.

Alhasil, pengamat hukum itu menilai, banyak anggaran yang tidak terserap sepenuhnya oleh SKPD. Di bidang transportasi, Bintatar meminta agar pemkot jangan hanya fokus pada kendaraannya, tapi dalam penataan jalan.

Tak heran jika terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar Rp106 miliar. “Ini harus diperhatikan. Jika benar-benar ada permainan antara kontraktor proyek dengan oknum pejabat SKPD bersangkutan, pemkot harus mengusut tuntas,” ujarnya saat menghadiri Dialog Akhir Tahun di Graha Pena Radar Bogor, kemarin.

Selain itu, Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Unpak itu melihat, lingkungan masih perlu mendapat perhatian serius. Seperti kebersihan di pasar yang perlu ada penataan kembali.

“Banyak sampah berserakan di pasar tradisional. Yang jadi pertanyaan, kenapa tidak bisa seperti mal yang bersih, meski sama-sama menjual kebutuhan pokok namun tak menyisakan satu pun sampah.” jelasnya.

Bintatar juga menyoroti perkara korupsi bahan bakar minyak (BBM) yang menimpa Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Bogor. Apalagi, sopir truk dilibatkan dalam permasalahan yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi.

“Saya prihatin karena para sopir yang tak tahu apa-apa dilibatkan dalam perkara dengan jumlah miliaran rupiah itu.,” imbuhnya.

Yang lebih menyedihkan, sambungnya, survei KPK yang menyebutkan jika Kota Bogor berada di urutan sepuluh besar daerah terkorup di Indonesia.

Terlepas dari benar atau tidaknya hasil survei tersebut, yang jelas walikota beserta jajarannya harus mengevaluasi diri agar hal seperti itu tak terulang kembali.

“Semua pihak harus memikirkan langkah yang tepat agar predikat kota terkorup tak disandang Kota Bogor lagi,” pungkasnya.