Membaca Prioritas Pembangunan Kota Bogor 2012 Dinilai tak Maksimal, Empat Skala Prioritas tetap Diutamakan

PROGRAM pembangunan 2012 masih merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor periode 2010-2014. Karena itu, secara garis besar kegiatan pembangunan masih terfokus pada penanganan empat skala prioritas, yakni kemiskinan, transportasi, pedagang kaki lima (PKL) dan kebersihan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Bambang Gunawan saat membahas program-program pemkot 2012 dalam dialog akhir tahun ”Membaca Prioritas Pembangunan 2012” di lantai lima Gedung Graha Pena Radar Bogor, kemarin. Menurut dia, ketetapan itu didasarkan pada kenyataan bahwa empat masalah prioritas tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, sehingga perlu penanganan berkelanjutan. Hal itu disebabkan masing-masing masalah terus tumbuh dan berkembang seiring upaya-upaya yang terus dilakukan dalam menanganinya.

“Berkembangnya permasalahan keempat masalah tersebut, tentu tidak terlepas dari adanya pengaruh eksternal. Seperti perkembangan kondisi perekonomian nasional serta perkembangan kondisi sosial dan politik nasional,” bebernya.

Namun, sambung Bambang, hasil yang patut disyukuri dari penanganan empat skala prioritas tersebut karena masalah-masalah yang muncul bisa ditekan dan tidak terus berkembang menjadi permasalahan rumit dan sulit dikendalikan. “Tentunya jika sukar diatasi, maka akan tambah sulit untuk ditangani dengan baik.

Apalagi, empat skala prioritas tidak bisa selesai setahun atau dua tahun saja, tetapi butuh waku lama” lanjutnya. Selain empat skala prioritas, kata Bambang, pemkot juga memperhatikan bidang-bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur serta sektor pelayanan publik. Bidang-bidang tersebut banyak menyerap anggaran besar dari APBD.

BG -sapaan akrab Bambang Gunawan- menerangkan, di bidang pendidikan misalnya, tahun 2012 pemerintah akan terus mengupayakan terlaksananya program pendidikan dasar sembilan tahun. Seperti revitalisasi bangunan sekolah dasar (SD) dan SMP, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan juga penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Demikian pula untuk program pendidikan menengah, antara lain akan dilakukan revitalisasi SMA dan SMK, pembebasan lahan untuk gedung SMA dan pemberian beasiswa. Sementara itu, mutu layanan pendidikan juga diupayakan meningkat dengan menyelenggarakan kegiatan, seperti sertifikasi tenaga pendidik serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik mulai dari TK hingga SMA.

Di bidang kesehatan, lanjut BG, program pengentasan masyarakat miskin terus digenjot dengan menggelontorkan dana Rp12 miliar dalam APBD. Di bidang kesehatan, kata dia, dilakukan rehabilitasi beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu serta Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Bogor. “Kesehatan masuk prioritas dengan cara menganggarkan sepuluh persen untuk masyarakat miskin,” katanya.

Sementara di bidang infrastruktur, upaya pembangunan jalan, trotoar dan drainase akan terus ditingkatkan. Kemudian pembebasan lahan di beberapa lokasi seperti kelanjutan Jalan R3 antara Vila Duta-Parung Banteng dan jalan tembus Media- Pabuaran Poncol. Selanjutnya, pemkot akan menyusun pradesain jalan tembus Salabenda Baru-Jalan Raya Pemda dan Simpang Azimar- Tegallega.

“Sebenarnya, masih banyak kegiatan lain yang sudah direncanakan di berbagai bidang lainnya. Namun, seluruh rencana pembangunan Kota Bogor 2012 ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ada dan yang telah disesuaikan dengan asiprasi masyarakat,” bebernya.

Sedangkan kajian yang disusun dengan memperhitungkan beberapa asumsi tentang perkembangan kondisi makro ekonomi Kota Bogor hingga 2011, antara lain laju pertumbuhan ekonomi mencapai 6,11 persen, jumlah investasi mencapai Rp 1 triliun, indeks pembangunan manusia (IPM) mencapai 76,09 dengan komponen indeks pendidikan 87,19 persen, indeks kesehatan 73,25 dan indeks daya beli 67,83 persen. “Jumlah pengangguran diproyeksikan mencapai 17,65 persen dari jumlah penduduk angkatan kerja se-Kota Bogor,” tandasnya.

Langkah pemkot tersebut mendapat apresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar). Pemrov mendukung langkah Pemkot Bogor dalam menata pembangunan 2012 melalui penambahan bantuan APBD provinsi. Anggota DPRD Jabar, Lalu Suryade mengatakan, pemkot harus lebih meningkatkan pembangunan infrastruktur. “Kita terus mendorong upaya pembangunan di Kota Bogor karena harus diakui jika daerah ini merupakan yang paling penting di Jabar. Apalagi, letaknya berdekatan dengan Jakarta, sehingga imbas pembangunan ibukota terasa sampai ke sini,” ujarnya.

Namun, Lalu mengingatkan agar program-program yang akan berjalan di 2012 mendatang jangan sampai tidak terlaksana. Karena hal itu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. “Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu, dimana nantinya akan terjadi silpa atau sisa anggaran,” pesan politisi PKS itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat mengungkapkan, silpa Kota Bogor cukup tinggi, yakni mencapai Rp106 miliar. Meski demikian, dewan belum menerima laporan semester kedua tentang dana yang tidak terserap itu ada di pos mana dan SKPD mana. “Belum ada laporan semester kedua dari pemerintah. Jadi belum diketahui kinerja siapa saja yang lamban, sehingga dana itu tidak terserap,” katanya.

Biasanya, kata Jajat, dana itu tidak terserap karena adanya mekanisme lelang yang terhambat. “Tapi, jumlah silpa itu masih indikatif, nanti setelah ada audit dari BPK baru ketahuan berapa nilai persisnya,” ujar politis PKS itu. Sebenarnya, kata dia, tingginya nilai anggaran yang tidak terserap ini telah diprediksi dari pertengahan tahun. Pasalnya, hampir seluruh proses lelang pembangunan infrastruktur di Kota Bogor terlambat.

“Bahkan, beberapa di antaranya sempat diulang sehingga beberapa proyek yang seharusnya selesai akhir 2011 dipastikan tidak terealisasi,” tukasnya. Acara dialog tahunan sendiri cukup menyedot perhatian masyarakat yang diwakili mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, ormas dan parpol. Beberapa figur calon walikota Bogor versi pembaca Radar Bogor juga ikut mewarnai dialog. Di antaranya Bambang Gunawan, Lalu Suryade, Jajat Sudrajat dan Untung Kurniadi.

Mayoritas peserta dialog menganggap empat skala prioritas yang digagas pemkot tidak maksimal, sehingga hasilnya tidak kelihatan. Beberapa program pemkot dianggap bagus, tetapi realisasinya jauh dari harapan.