Pecah PSSI Semakin Panas Siapkan Sanksi bagi Pelanggar Statuta

JAKARTA - Entah apa jadinya dengan masa depan sepakbola Indonesia. Kubu-kubu yang berkepentingan sepertinya tak punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan yang ada, dengan duduk bersama untuk mencari jalan terbaik.

Dari kubu PSSI, dikabarkan mereka mengundang jajaran Pengprov PSSI di seluruh Indonesia untuk menghadiri pertemuan pengprov di Hotel Grand Candi, Semarang. Dalam undangan via SMS yang tersebar ke media itu, undangan check in pada 16 Desember (hari ini ) pukul 13:00 dan check out pada 18 Desember pukul 12:00. Tertulis yang menyebarkan undangan adalah Hadiyandra, Deputi Sekjen PSSI bidang Organisasi.

Tak mau kalah dengan PSSI, kubu yang berseberangan yang membentuk Forum Pengprov PSSI (FPP) akan menggelar Rapat Akbar Sepakbola Nasional. Agenda itu akan digelar di Jakarta, 18 Desember (Minggu) malam.

Rencananya, rapat akbar ini akan mengundang seluruh anggota PSSI mulai 33 pengprov, klub ISL hingga klub Divisi III yang jumlahnya sekitar 600 anggota. Dalam rapat akbar itu, FPP juga akan mengundang seluruh pengurus PSSI.

“Gerakan ini didasari keprihatinan kami anggota PSSI atas apa yang terjadi dengan persepakbolaan kita hari ini,” kata Dwi Irianto, Ketua FPP. “Kita ingin membawa PSSI ke jalan yang benar,” sambungnya.

Meski PSSI juga berusaha memobilisasi anggotanya, FPP yakin rapat akbar akan dihadiri lebih dari 2/3 anggota PSSI. Agar agenda ini tak dituding sebagai gerakan tidak jelas, FPP mensyaratkan seperti halnya kongres, dimana tiap anggota (klub/pengprov) yang hadir wajib membawa surat mandat yang ditandatangani ketum dan sekum.

FPP memaparkan jika PSSI banyak melanggar statutanya sendiri. Antara lain, ketum dan komite kompetisi dengan seenaknya menetapkan jumlah peserta kompetisi dan memberikan tiket cuma-cuma kepada beberapa klub dengan alasan yang mengada-ada. Itu tak hanya terjadi di kompetisi profesional, tapi juga di liga amatir.

Sudah bisa ditebak, dalam rapat akbar nanti muaranya adalah penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang selama ini didengungkan banyak pihak. FPP juga menyatakan, bisa jadi dalam rapat akbar nanti terbentuk presidium yang akan menggantikan pengurus sekarang.

Sementara itu, pengurus PSSI yang sebelumnya tenang-tenang saja langsung kebakaran jenggot dengan adanya gerakan ini. Mereka langsung mengeluarkan surat edaran bernomor 2497/UDN/1329/ XII-2011 yang menegaskan bahwa pertemuan yang digagas FPP itu bukan digelar oleh PSSI.

“Untuk itu, segala proses dan hasil pertemuan tersebut berada di luar tanggung jawab PSSI, dan diminta agar Saudara (anggota PSSI) tidak mengikuti kegiatan itu,” tulis sebagian isi surat tersebut.

Juru Bicara PSSI, Eddy Elison juga menyebutkan bahwa pihaknya tak segan memberikan sanksi jika dalam pertemuan tersebut ada upaya melanggar statuta PSSI. “Kalau ada upaya pelanggaran terhadap statuta, PSSI tak segansegan mengeluarkan sanksi bagi mereka yang berupaya melanggar,” tegasnya dalam pertemuan dengan beberapa wartawan di kantor PSSI, kemarin.

Sementara itu, bagian Legal PSSI,Finanta Rudi juga menyinggung gerakan perlawanan dari beberapa pengrov. Menurut dia, konflik yang sekarang muncul harusnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase.

“Statuta berkata demikian. Jika khawatir lembaga bentukan arbitrase PSSI memihak, bisa melalui lembaga arbitrase milik pemerintah seperti BAORI atau BAKI milik KOI,” katanya dalam pertemuan tersebut.

Pihaknya juga legawa seandainya ada keinginan untuk menggelar KLB. Namun, lanjut Rudi, harus sesuai dengan syarat yang ada. Yakni, statuta yang harus disepakati oleh 2/3 anggota yang mengajukan surat permohonan KLB ke PSSI, dan harus ditandatangani ketua atau sekretaris dari masing-masing anggota.