Polisi Dituding Langgar HAM

JAKARTA–Komnas HAM menilai, tindakan anarkis aparat kepolisian saat membubarkan aksi unjuk rasa di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Ini terlihat benar melanggar HAM. Kita sudah mengingatkan aparat kepolisian bahwa cara-cara represif ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” ujar Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh, kemarin.

Jauh sebelum tindakan represif aparat kepolisian terjadi terhadap massa pengunjuk rasa yang menolak izin pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara, Komnas HAM sudah turun menjadi penengah. Saat itu, Komnas HAM memperingatkan Bupati Bima, Ferry Zulkarnaen dan Kapolda NTB Brigjen Pol Arif Wachyunandi pada April 2011 untuk tidak melakukan tindakan represif.

Hasil investigasi Komnas HAM pada April itu menelurkan rekomen­dasi kepada bupati Bima dan Kapolda NTB pada 9 November 2011. “Untuk Bupati Bima, direkomendasikan memperbaiki sistem informasi dan sosialisasi kegiatan pertambangan PT Sumber Mineral Nusantara,” tambah Ridha.

Selain itu, rekomendasi kepada Bupati Bima adalah dengan menghentikan sementara pertambangan, sambil menunggu kondisi kehidupan bermasyarakat stabil. “Sedang rekomendasi kepada Kapolda adalah diminta menempuh langkah koordinatif dan komunikatif dengan seluruh unsur masyarakat guna mencegah konflik,” terang Ridha.

Menurut Ridha, konflik massa dan aparat keamanan di wilayah pertambangan kerap terjadi, salah satunya di Bima, NTB. Karena itu, pengamanan aparat di wilayah tambang perlu menjadi perhatian pe­merintah. “Makanya kita memin­ta presiden mengevaluasi penanga­nan pengamanan di wilayah konflik sumber daya alam,” imbuh Ridha.

Ridha melanjutkan, Komnas HAM merekomendasikan agar Pre­siden Susilo Bambang Yudho­yono membentuk sebuah tim atau panitia penyelesaian konflik agraria dan sumber daya alam. Sejauh ini tidak diperhatikan, maka konflik akan terus timbul.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Nasir Djamil tidak habis pikir dengan tindakan polisi yang kembali melakukan aksi represif kepada warga.

Polisi, kata Nasir seakan tidak pernah merasa jera. “Ya Komisi III DPR prihatin terulang lagi kasus kekerasan yang dilakukan aparat polri terhadap masyarakat. Saya heran kok polisi tidak pernah belajar dari pengalaman buruk yang selama ini mereka lakukan terhadap warga,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian sangat merugikan mereka. “Ini sangat merugikan Polri dan keinginan agar Polri di bawah kementerian akan semakin menguat,” jelasnya.

Komisi III DPR sendiri lanjut Nasir sedang merencanakan akan turun langsung ke Bima, NTB guna mendengar dan melihat langsung para korban di Bima. “Senin rencananya,” imbuhnya.