Usut Tuntas Pembantaian Mesuji

BOGOR-Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan aparat keamanan terhadap masyarakat adat di Mesuji, Lampung mendapat reaksi keras dari puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Ibn Khaldun (UIKA).

Bertempat di Tugu Kujang kemarin, mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah mengusut dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam konflik antara warga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia, PT Silva Inhutani sejak dua tahun lalu.

Meski berlangsung di bawah hujan deras, tidak mengurangi semangat mahasiswa dalam melakukan aksinya. Mereka bahkan berkali-kali meneriakkan yel-yel bubarkan TNIPolri. Unjuk rasa ditutup dengan drama teatrikal yang menunjukkan gambaran pembantaian massal di Lampung.

Ketua PMII Komisariat UIKA, Bustanul Arifin mengatakan, sengketa tanah antara warga Mesuji dengan PT Silva Inhutani telah melibatkan oknum aparat kepolisian yang menjadi beking perusahaan asal negeri jiran tersebut. Hal ini tidak dibenarkan apalagi sampai turut serta di dalam pembantaian keji tersebut. “Kita menyayangkan mengapa ini bisa terjadi. Apalagi, pembantaian sudah berlangsung selama dua tahun tanpa sepengetahuan pihak berwenang,”ujarnya, kemarin.

Menurut dia, pembantaian terhadap puluhan nyawa tak bersalah sangat tidak manusiawi. Karena, dilakukan di depan anggota keluarganya dan di atas tanah adat milik warga.

“Karena warga menolak lahannya diserahkan, perusahaan tersebut kemudian membentuk satuan pengamanan yang berujung pada pembantaian massal warga,” ketusnya.

Arifin mendesak agar pemerintah pusat segera merevitalisasi TNI-Polri karena tindakan mereka mencerminkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Pasalnya, mereka dinilai menggunakan anggaran rakyat yang justru digunakan untuk menghabisi warga dari uang pajak rakyat.

“Kami meminta agar TNI-Polri dibubarkan saja, daripada terus menyakiti hati rakyat. Jika presiden tidak bisa menindak tegas oknum aparat, sebaiknya mundur saja dari jabatannya. Hak rakyat Mesuji juga harus dikembalikan kepada pemiliknya yang dirampas pengusaha asing,” bebernya.

Ditambahkan Arifin, banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia perlu dikaji kembali. Karena, kebanyakan dari mereka tidak memiliki kontribusi bagi Indonesia. Yang ada justru malah menyengsarakan rakyat.